LKj Ditjen Aspasaf 2016 - versi upload 2-clear format

[Pages:43]KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika tahun 2016 ini merupakan wujud komitmen dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Penyusunan LKj mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj ini menguraikan secara ringkas mengenai capaian kinerja selama tahun anggaran 2016. LKj ini sekaligus juga menjadi laporan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen matriks Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika pada awal tahun anggaran 2016.

LKj ini diharapkan dapat menjadi barometer bagi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika untuk mengevaluasi kinerjanya selama periode satu tahun anggaran, terutama dalam mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra). Selain itu, diharapkan pula agar dokumen LKj ini dapat menjadi salah satu bahan bagi penyusunan LKj Kementerian Luar Negeri, acuan rencana kegiatan Direktorat Jenderal Asia Pasifk dan Afrika pada tahun-tahun berikutnya, serta sebagai referensi dalam merealisasikan sasaran yang belum tercapai.

Akhir kata, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggitingginya atas kerja keras seluruh jajaran pegawai di Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika sehingga LKj ini dapat disusun dengan baik. Semoga LKj ini dapat menjadi umpan balik untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Asia Pasifk dan Afrika pada tahun mendatang.

Jakarta, Maret 2017 Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

Desra Percaya

KATA PENGANTAR

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika telah berhasil melaksanakan berbagai kegiatan sebagai perwujudan dari diplomasi maritim dan perbatasan, diplomasi ekonomi, serta upaya-upaya untuk meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional. Dari berbagai kegiatan tersebut, telah disepakati beberapa perjanjian kerjasama, antara lain: memerangi illegal fishing dan memajukan tata kelola perikanan berkelanjutan, penerapan blue economy, pemberantasan korupsi dan counter-terrorism, kerja sama dalam bidang energi, perminyakan dan sumber daya mineral, industri kreatif, serta sektor trade-tourism-investment (TTI). Beberapa perjanjian kerjasama juga telah berhasil disepakati melalui fora internasional dan intrakawasan, antara lain: Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), Pertemuan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), The African Union Assembly, Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), Pacific Island Forum (PIF) dan Asian Parliamentary Assembly (APA) Executive Council Meeting.

Penunjukan Konsul Kehormatan RI untuk Palestina di Ramallah pada tanggal 13 Maret 2016 juga menjadi salah satu momentum historis capaian diplomasi semenjak hubungan diplomatik RI dengan Palestina disahkan pada tahun 1989. Momentum tersebut juga sekaligus merefleksikan peningkatan dukungan dan hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Palestina. Disamping itu, dalam upaya memperkuat hubungan dan kerja sama Indonesia dengan negara-negara di kawasan Afrika Sub-Sahara, pada tanggal 28 September 2016, Indonesia menandatangani Komunike Bersama pembukaan hubungan diplomatik dengan Republik Afrika Tengah, Chad, dan Guinea Equatorial.

Salah satu capaian kinerja Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika yang mendukung agenda nasional terkait poros maritim Indonesia adalah berbagai kerja sama intra kawasan yang diwujudkan melalui forum Indian Ocean Rim Association (IORA). Dalam konteks keketuaan Indonesia pada forum IORA, sepanjang tahun 2016 telah dilaksanakan sebanyak 12 kali pertemuan yang melibatkan anggota IORA dan beberapa stakeholders terkait lainnya, antara lain: Blue Economy Summit II dan IORA ? IRENA Renewable Energy Technical Working Session; The First Ad Hoc Committee of the Indian Ocean Rim Association (IORA) Concord; The 2nd Ad Hoc Committee of the Indian Ocean Rim Association (AhCM) Concord; The 22nd Indian Ocean Rim Academic Group (IORAG); The 22nd Indian Ocean Rim Business Forum (IORBF); The 18th Committee of Senior Officials (CSO); dan The 16th Council of Ministers Meeting (COM). Dari 12 pertemuan tersebut telah dihasilkan berbagai perjanjian kerja sama strategis dan konsolidasi kelembagaan yang difokuskan pada enam bidang, yaitu: keamanan maritim, budaya perikanan dan perairan, energi, manajemen resiko bencana, teknologi dan ilmu pengetahuan, pariwisata dan pertukaran budaya.

Sementara itu, terkait upaya peningkatan dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional, telah ditindaklanjuti sebanyak 103 kesepakatan kerja sama bilateral dan 11 prakarsa/rekomendasi Indonesia pada forum kerja sama intrakawasan. Implementasi dari kesepakatan serta prakarsa/rekomendasi kerja sama

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

internasional tersebut pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan nilai manfaat ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang optimal bagi kepentingan nasional.

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika telah menetapkan 1 program dan 6 kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis "Peran Indonesia di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang meningkat". Secara umum, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan tersebut dan berhasil mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dengan capaian kinerja secara keseluruhan mencapai 112,21%.

Adapun capaian kinerja Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika per IKU tahun 2016, perbandingan capaian per Indikator Kinerja Utama (IKU) serta capaian kinerja tahun 2013-2016 secara singkat dapat digambarkan pada infografis berikut:

Sasaran Strategis: Peran Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang meningkat

IKU 1 Target 90%

IKU 2 Target 90%

120% 100% 80% 60% 40%

113.31% 101.98%

90%

120% 100%

80% Target

Realisasi 60%

Capaian

40%

111.11% 100.00% 90%

Target Realisasi Capaian

20%

20%

0% Target Realisasi Capaian

0% Target Realisasi Capaian

Persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti

Persentase prakarsa/rekomendasi IndoNesia pada forum kerja sama intrakawasan yang

ditindaklanjuti

RINGKASAN EKSEKUTIF iii

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2013-2016

140%

139.16%

120%

110.62%

103.88%

112.21%

100%

2013

80%

2014

60%

2015

2016

40%

20%

0%

2013

2014

2015

2016

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam upaya mencapai target dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Tantangan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Berbagai upaya solutif telah dilaksanakan dalam rangka mengatasi tantangan dimaksud, termasuk penetapan plan of action ke depan untuk lebih mempertajam perencanaan kegiatan dan meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar negeri.

RINGKASAN EKSEKUTIF iv

I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan semangat perubahan yang begitu besar dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi, maka transparansi menjadi suatu keharusan yang dilakukan oleh seluruh Kementerian Negara/Lembaga, tidak terkecuali Kementerian Luar Negeri. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika sebagai salah satu Satuan Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Luar Negeri menyadari sepenuhnya kondisi tersebut. Oleh karena itu, penyusunan LKj tahun 2016 menjadi salah satu prioritas pada awal tahun anggaran 2017.

LKj ini berfungsi sebagai pertanggungjawaban kinerja Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, LKj juga merupakan alat evaluasi atas pencapaian hasil (outcome) dan pemanfaatan anggaran sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Landasan yuridis formal penyusunan LKj Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional; 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN) 2005 ? 2025; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara

Republik Indonesia; 12. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.

LKj DITJEN ASPASAF TAHUN 2016 1

B. Tugas dan Fungsi

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, pada Bab V Pasal 142 menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika mempunyai Tugas "Merumuskan serta Melaksanakan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Hubungan dan Politik Luar Negeri untuk Kawasan Asia Pasifik dan Afrika".

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hubungan dan politik luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika;

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hubungan dan politik luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika;

e. Perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dan kerja sama Intrakawasan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika;

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, Bab V Pasal 144 disebutkan bahwa Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika; b. Direktorat Asia Timur dan Pasifik; c. Direktorat Asia Selatan dan Tengah; d. Direktorat Timur Tengah; e. Direktorat Afrika; dan f. Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Adapun bagan struktur organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika adalah sebagai berikut:

LKj DITJEN ASPASAF TAHUN 2016 2

D. Aspek Strategis Organisasi

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika merupakan salah satu unsur di Kementerian Luar Negeri yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika. Dalam menjalankan peran tersebut, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika senantiasa mempertimbangkan berbagai aspek strategis yang ada, baik dalam ruang lingkup eksternal maupun internal. Hal ini dinilai penting artinya, mengingat aspek strategis tersebut akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan, sasaran dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari sisi eksternal, kawasan Asia Pasifik dan Afrika merupakan wilayah dengan dinamika politik, keamanan, ekonomi dan sosial budaya yang sangat kompleks. Kondisi tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap implementasi politik luar negeri Indonesia di kawasan. Sehubungan dengan hal itu, Indonesia harus dapat merumuskan dan melaksanakan kebijakan luar negerinya secara tepat, sehingga dapat memperkuat pengaruh Indonesia di kawasan serta meraih manfaat sebesar mungkin bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks tersebut, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika menjalankan peran yang sangat strategis dalam mengemban misi politik luar negeri RI di kawasan dan menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan luar negeri RI di berbagai bidang.

Dinamika yang terjadi di kawasan Asia Pasifik dan Afrika secara umum memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi perkembangan situasi global. Adanya pergeseran

LKj DITJEN ASPASAF TAHUN 2016 3

 ................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download