Laboratorium HI | Universitas Muhammadiyah Malang



PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH PRIVATE MILITARY COMPANIES (PMC) AMERIKA SERIKAT DALAM PERANG IRAKOleh : Bramantya Surya PradanaAbstrakDalam melakukan invansi ke Irak, Pemerintah Amerika Serikat (AS) tidak hanya mengguakan kekuatan militer nasionalnya saja melainkan melibatkan perusahaan penyedia jasa layanan swasta atau yang dikenal dengan Private Military Company (PMC). Celakanya, para PMC AS tersebut banyak terlibat kasus pelanggaran HAM di Irak dan bertugas tidak sesuai ketentuan kontrak semestinya. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama Military Industrial Complex (MIC) yang dipopulerkan oleh Eisenhower dan merupakan cikal bakal dari munculnya banyak perusahaan PMC. MIC bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sains, teknologi dan masyarakat berinteraksi satu sama lain dalam sebuah wadah institusi pertahanan sejak Perang Dunia II. Konsep kedua yaitu konsep Private Military Company (PMC) yang dapat dikatakan sebagai transisi dari MIC. Menurut Peter W. Singer PMC merupakan perusahaan penyedia layanan pertahanan tidak hanya sebagai penyedia manufaktur pertahanan saja seperti MIC. Konsep terakhir adalah hukum internasional dan HAM. Dimana keduanya saling berkaitan untuk kemudian digunakan dalam menjelaskan fenomena pelanggaran HAM oleh PMC AS.Hasil penelitian ini adalah ditemukannya berbagai macam pelanggaran HAM berat yang melanggar ketentuan Hukum Internasinal HAM seperti penyiksaan tahanan oleh pegawai CACI INC dan pembunuhan warga sipil Irak oleh pegawai perusahaan PMC AS yang berbeda-beda mulai dari Blackwater, Dyncorp hingga Triple Canopy.Kata Kunci : Private Military Company, Hukum Internasional, Hak Asasi ManusiaPENDAHULUANTerjadi pelanggaran hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM pada saat perang Irak tahun 2003 berlangsung. Amerika Serikat (AS) yang menjadi actor utama dibalik runtuhnya rezim Saddam Hussein sebagai pemimpin Irak menandai berakhirnya pemerintahan Irak yang ditaktor. Cara yang ditempuh Pemerintah AS dibawah kepemimpinan Bush Junior dalam menguasai Irak tidak sepenuhnya menggunakan kekuataan militer nasionalnya saja. Melainkan juga melibatkan Private Military Companies (PMC) atau perusahaan keamanan swasta yang diberikan kontrak langsung oleh Pemerintah AS.Pemerintah AS telah menggunakan PMC sejak tahun 1990 an untuk berbagai misi dalam usaha nya mensukseskan politik luar negeri nya. Dimulai dari terlibat dalam konflik etnis di Bosnia dan Herzegovina di tahun 1990, Perang Teluk pada tahun 1991, dan konflik di Kosovo tahun 1999. Perang Irak tahun 2003 menjadi momentum munculnya berbagai macam jasa penyedia keamanan swasta di AS. Pemerintahan Bush Junior pada saat itu tidak segan untuk mengeluarkan dana besar untuk mengkontrak para PMC tersebut. Bahkan kebijakan Bush ini masih berlanjut di era Pemerintahan Obama meskipun penggunaan PMC secara bertahap dikurangi.Terdapat beberapa nama perusahaan PMC AS yang memiliki peran besar di Irak yaitu Halliburton Company, Blackwater, Dyncorp, Triple Canopy dan CACI INC. Kelima PMC tersebut bekerja sesuai dengan tugas ataupun misi yang telah diberikan oleh Pemerintah AS.Akan tetapi kinerja dari perusahaan-perusahaan PMC tersebut tidaklah sepenuhnya baik bahkan banyak yang melakukan tindakan fatal. Para perusahaan PMC tersebut bertugas layaknya kombatan nasional suatu negara yang mana apabila dilihat dari hukum humaniter hal ini tidak dibenarkan. Karena PMC sejatinya merupakan seorang sipil kecuali direkrut kedalam satuan angkatan bersenjata.Apa yang dimaksud dengan PMC AS bertugas layaknya kombatan disini adalah bahwa PMC AS tersebut menggunakan senjatanya tanpa ada ancaman apapun sebelumnya. Para PMC AS tersebut tidak peduli dengan status mereka yang hanya sipil dan tidak boleh sembarangan untuk melepaskan tembakan atau melakukan kekerasan terhadap sekitarnya, yang mana perusahaan-perusahaan PMC tersebut bahkan bertindak lebih dari apa yang dilakukan kombatan dan lebih terlihat seperti tentara bayaran. Meskipun perusahaan-perusahaan PMC tidak ingin disamakan dengan tentara bayaran. Salah bukti kasus para perusahaan PMC AS melakukan kekerasan adalah pembantaian yang dilakukan oleh pasukan Blackwater yang mana Blackwater merupakan salah satu PMC besar di AS. Blackwater melakukan pembunuhan terhadap 17 warga sipil tak bersenjata di Baghdad, Irak. Pasukan Blackwater melakukan hal itu hanya karena ingin membuka jalan bagi iring-irigan diplomat AS. Hal seperti itu lah yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dibenarkan dalam hukum humaniter. Pelanggaran-pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh perusahaan PMC AS pada saat masa Perang Irak telah menodai nilai demokrasi yang disuarakan oleh AS. Tidak hanya melanggar hukum humaniter yang berlaku, PMC AS juga praktis menyalahi Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Montreaux Document yaitu dokumen yang berbicara mengenai hak dan kewajiban penyewa termasuk fungsi utama dari PMC itu sendiri. Oleh karena itu setelah melihat penjabaran diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan PMC AS dalam Perang Irak?Sedangkan tujuan penulisan dari penelitian ini adalah pertama yaitu Untuk mengetahui keterlibatan PMC AS sebagai alat pencapaian politik luar negeri, kedua untuk mengetahui PMC dalam Pandangan Hukum Internasional, dan ketiga untuk mengetahui bentuk pelanggaran hak asasi manusia apa saja yang telah dilakukan oleh PMC AS.TINJAUAN PUSTAKAMilitary Industry ComplexIstilah dari Military Industrial Complex (MIC) dipopulerkan oleh Eisenhower pada perpisahannya digedung putih melalui pidatonya pada 17 Januari 1961. Secara garis besar MIC merupakan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sains, teknologi dan masyarakat berinteraksi satu sama lain dalam sebuah wadah institusi pertahanan sejak Perang Dunia II. MIC juga dapat diartikan sebagai perusahaan professional yang memiliki pegawai baik berfokus pada bidang administrasi maupun sektor produksi. Private Military CompanyTerdapat asumsi bahwa Private Military Company (PMC) dan Military Industrial Complex (MIC) merupakan perusahaan yang memiliki kesamaan dalam pelayanan jasa yang mereka tawarkan namun hanya nama keduanya saja yang berbeda. Akan tetapi faktanya keduanya memiliki pengertian dan pelayanan berbeda dalam menawarkan jasanya seperti yang sudah dijelaskan pada bagian latar belakang. Istilah MIC merupakan konsep yang populer pada saat Perang Dunia II, yang mana Eisenhower dahulu mengatakan MIC hanya sebagai perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur pertahanan saja. Artinya bahwa para MIC hanya berfokus pada pembuatan senjata atau tidak menerima jasa pengawalan atau bodyguard.Sedangkan PMC merupakan istilah atau konsep yang populer pada saat Perang Dingin. PMC juga dalam menawarkan pelayanannya bersedia untuk menjadi pengawal keamanan di medan-medan perang. Dengan begitu PMC lebih aktif dalam menjalankan misinya tidak seperti MIC yang berada dibalik layar peperangan atau hanya berfokus pada penunjang infrastruktur alat-alat perang baik senjata maupun kendaraan-kendaraan perang. Menurut Peter W. Singer, PMC merupakan penyedia layanan pertahanan.Tidak terdapat definisi pasti mengenai PMC akan tetapi pengertian dari PMC biasanya diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yaitu :Private Military Companies (PMC)Private Security Companies (PSC)Private Military Firms (PMF)Military Service Provider (MSP)Security ContractorsHukum Humaniter dan Hak Asasi Manusiaa. Hukum HumaniterPerang merupakan sesuatu yang ada sejak dahulu. Pertumpahan darah tidak akan dapat terhindarkan dalam sebuah perang. Bahkan korban dari sebuah perang tidak hanya seorang kombatan yang terlibat dalam perang tersebut melainkan kebanyakan juga menimpa warga sipil tak bersalah. Melihat fenomena tersebut maka muncul lah International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict atau lebih dikenal sebagai hukum humaniter yang istilah ini mulai dikenal tahun 1970 an. Hukum humaniter merupakan bagian dari kajian hukum internasional yang mana secara garis besar menjelaskan peraturan-peraturan yang diperbolehkan dalam berperang atau lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusian.Perkembangan dari hukum humaniter yang banyak dikenal hingga sekarang ada dua macam yaitu Konvensi Den Haag yang terdiri dari dua konferensi yaitu yang pertama pada tahun 1899 dan kedua pada tahun 1907. Kemudian Konvensi Jenewa yang terdiri dari empat perjanjian dan tiga protocol tambahan. Konvensi Den Haag lebih berfokus pada penggunaan senjata perang sedangkan Konvensi jenewa lebih berfokus pada perlindungan korban perang. Kedua hukum humaniter diatas akan menjadi landasan bagi penulis untuk menggambarkan pelanggaran yang dilakukan oleh PMC dalam kacamata hukum internasional.b. Hak Asasi Manusiaprinsip-prinsip HAM telah mendapatkan perhatian yang serius bagi seluruh negara didunia. Pada tanggal 10 Desember 1948 tercipta sebuah dokumen standarisasi pencapaian HAM yaitu Deklarasi Universal HAM (DURHAM) yang dicetuskan oleh PBB. Isi pasal dari DURHAM yang jumlahnya mencapai 30 pasal menjadi rujukan dari negara-negara didunia yang ingin menciptakan peraturan ataupun Undang-undang yang mengatur tentang HAM bagi warganya. Durham telah diterima oleh 48 negara pada tahun 1948 tersebut dengan catatan beberapa negara tidak memberikan suaranya atau biasa disebut dengan abstain yaitu meliputi Uni Soviet, Arab Saudi dan Afrika Selatan. Secara garis besar pengertian HAM menurut Durham adalah hak kodrati yang dimiliki manusia secara alami pemberian dari tuhan dan tidak dapat dipisahkan. Sehingga manusia berhak mendapatkan kebebasan, kebahagian dan keselamatan pribadi.Sedangkan pendapat lainnya seperti Thomas Jefferson mengatakan bahwa kebebasan merupakan pemberian dari tuhan dan pemerintah memiliki kewajiban untuk melindunginya. Miriam Budiarjo pun memiliki persamaan pengartian dalam memahami HAM yaitu kebebasan merupakan hak yang telah dimiliki sejak lahir yang mana nantinya setiap orang memiliki kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya masing-masing.Hukum Humaniter dan HAM banyak dibahas dalam tulisan ini yang keduanya saling berkaitan dalam penjelasan yang dijabarkan oleh penulis. Terdapat aliran komplementaris yang menjelaskan bahwa hukum humaniter dan HAM merupakan sesuatu yang saling melengkapi.METODE PENELITIANJenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data yang disajikan dalam penulisan ini menggunakan teknik library research dimana data yang didapat berasal dari sumber-sumber pustaka baik buku, jurnal, media online, artikel ataupun sumber-sumber yang ada di internet. Teknik analisa data dalam tulisan ini adalah induktif dan menggunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif. Data-data tersebut kemudian dikelola untuk melihat fenomena yang terjadi. Kemudian pada tahap akhir nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan dari analisis data kualitatif tersebut.HASIL DAN PEMBAHASANBentuk-bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Private Military Companies Amerika SerikatKasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PMC AS sangatlah beragam mulai dari Blackwater hingga CACI INC. Kekerasan terbesar yang dilakukan oleh Blackwater adalah pada September 2007 yang dilakukan di Nissor Square Baghdad. Pasukan Blackwater tersebut dengan membabi buta menembak orang-orang disekelilingnya. Tercatat 17 orang meninggal dan 20 orang lainnya mengalami luka-luka yang serius. Dalam kasus ini 4 pasukan Blackwater ditetapkan sebagai tersangka. Mereka bernama Paul Slogh, Evan Liberty, Dustin Heard dan Nicholas Slatten. Tiga nama awal pada persidangan di AS dengan menggundang saksi mata langsung dari tempat kejadian di Irak, diputuskan mendapatkan hukuman 30 tahun penjara. Khusus untuk nama terakhir yaitu Slatten mendapatkan hukuman yang paling berat. Yang mana bisa dihukum seumur hidup karena dia adalah otak dari peristiwa pembantain tersebut. Setelah dihebohkan dengan Blackwater yang melakukan pembantain terhadap sipil Irak pada bulan September 2007, kekacauan yang disebabkan oleh PMC AS di Irak berlanjut di tahun yang sama tepatnya pada bulan November. PMC AS yang melakukan kekacauan tersebut adalah Dyncorp. Tugas utama Dyncorp di Irak adalah untuk melatih polisi Irak pada saat rekonstruksi sedang berlangsung. Sedangkan tugas lainnya adalah sama seperti Blackwater maupun Triple Canopy yang melakukan proses pengawalan terhadap pejabat dari Pemerintah AS. Kesalahan yang Dyncorp lakukan hingga melakukan pelanggaran HAM berat adalah menembak sebuah mobil taksi yang mengakibatkan sopir taksi tersebut meninggal. Peristiwa itu terjadi pada Bulan November 2007, dua bulan setelah Blackwater melakukan pembantaian di Nissor Square. Kronologi dari penembakan mobil taksi tersebut adalah ketika 6 rombongan Dyncorp yang mengendari mobil SUV dalam rangka menjalankan misi mengawal Diplomat AS, tiba-tiba menembak mobil taksi yang diklaim tidak mau berhenti disaat rombongan Dyncorp yang lewat tersebut memperingatkannya. Celakanya pula kejadian tersebut terjadi di seberang taman bermain anak-anak di Atafiyah, Bahgdad.PMC selanjutnya yang melakukan kekerasan di Irak adalah Triple Canopy. Pembunuhan yang dilakukan oleh TC ini dilakukan pada tanggal 8 Juli 2006 oleh pimpinan tim Jason Washbourne saat TC memiliki tugas untuk menjemput pegawai dari KBR Inc di Bandara Baghdad.aksi kekerasan yang dilakukan oleh pasukan TC ini dilakukan dua kali dalam satu misi yang sama. Untuk kekerasan pertama dilakukan dengan cara menembak mobil pick up putih milik warga sipil Irak yang diklaim oleh pegawai TC tidak mau minggir pada saat pasukan TC tersebut sedang melakukan misi pengawalan. Terlebih misi pengawalan TC pada saat itu mengawal orang penting dari KBR Inc. Sedangkan kekerasan kedua dilakukan oleh pimpinan dari rombongan TC itu sendiri yaitu Washbourne. Sebelum melakukan pembunuhan ia sempat bercanda dengan rekan setimnya, ia mengatakan bahwa “aku ingin membunuh seseorang hari ini”. Washbourne kemudian menembakann senjatanya kepada sebuah mobil taksi yang mendahului mobil rombongan dari TC.Terakhir PMC yang tersorot melakukan kekerasan di Irak adalah CACI Inc. Caci Inc merupakan PMC AS yang hanya sebentar tinggal di Irak. Yang mana kontrak dari CACI Inc hanya setahun yaitu dimulai dari 2003 hingga 2005. Tugas dari CACI Inc sendiri menarik. Berbeda dengan PMC AS lainnya yang biasanya memiliki tugas sebagai pengawal, CACI Inc bertugas sebagai pendukung investigator Pemerintah AS di salah satu penjara di Irak yaitu Abu Ghraib. CACI Inc tersandung kasus skandal penyiksaan tahanan di Penjara Abu Ghraib Irak pada Januari 2004 setelah beredar foto-foto kekerasan dipenjara tersebut. Nama CACI Inc yang sebelum-sebelumnya terbebas dari isu-isuk tak sedap, membuat namanya harus tercoreng di mata dunia. Pada skandal penyiksaan tahanan tersebut, pegawai CACI Inc yang bertugas di Abu Ghraib tidaklah sendirian dalam bertugas. Melainkan juga melibatkan PMC lainnya yaitu Titan Corporation. Akan tetapi Titan Corporation jarang terekspos karena memang nama CACI Inc lebih besar sebagai sebuah perusahaan. Ditambah pada waktu itu, CEO nya yaitu Jack London merupakan sosok yang menerima banyak penghargaan bergengsi dari Pemerintah AS seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu pada bab tokoh yang berpengaruh.Pemerintah AS menggelar investigasi akibat dari beredarnya foto-foto kekerasan di Abu Ghraib tersebut. Dipimpin oleh Mayor Jenderal Antonio Taguba, Pemerintah AS kemudian menginvestigasi satu interrogator dari CACI Inc dan dua orang penerjemah dari Titan Corp. Otak dari kekerasan di Penjara Abu Ghraib ini adalah Steven Stefanowicz, yang merupakan investigator yang dari CACI inc. Steven merupakan orang yang dapat dikatakan paling bertanggung jawab pada kekerasan tersebut. Bagaimana dirinya mendapatkan banyak sekali tuduhan dari peristiwa yang sangat melanggar HAM yang ada.Pandangan Hukum Internasional Terhadap Keberadaan Private Military Companies Amerika Serikat di IrakPada Hukum Humaniter tidak menggunakan istilah PMC akan tetapi menggunakan istilah kontraktor. Hal tersebut dapat dilihat pada penjabaran Konvensi Jenewa 1949 I tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat Pasal 13 (4) menyatakan bahwa :“Persons who accompany the armed Forces without actually being members there of, such as civil members of military aircraft crews, war correspondents, supply contractors, members of labour units or services responsible for the welfare of the armed forces, provided that they have received authorization from the armed forces which they accompany”.Pada pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap pihak yang mendukung angkatan bersenjata atau militer seperti awak pesawat terbang militer, wartawan, pemasok perbekalan atau logistik, belum tentu menjadi anggota dari pihak militer tersebut kecuali mendapatkan otoritas dari pihak yang berwenang. Untuk yang tidak mendapatkan otoritas untuk direkrut oleh militer resmi sebuah negara mendapatkan istilah sebagai kontraktor. PMC AS sama sekali tidak dimasukkan kedalam satuan militer AS. Sehingga dapat dikatakan bahwa PMC AS masuk dalam kategori kontraktor.Akan tetapi faktnya PMC AS banyak bertugas tidak sesuai dengan aturan hukum humaniter yang ada. PMC AS banyak yang bertindak layaknya sebagai sebuah kombatan seperti Blackwater, Dyncorp maupun Caci Inc yang menggunakan senjatanya tanpa menggunakannya sesuai aturan yang berlaku. PMC dalam hukum humaniter masuk dalam kategori sipil menurut Pasal 50 Protokol tambahan I 1977. Pasal 50 tersebut mengatakan bahwa apa yang dianggap sebagai sipil adalah mereka yang disebutkan dalam pasal 4A (1), (2), (3) dan (6) Konvensi Jenewa 3 1949. Selain mengadopsi kata-kata dari pasal 4A konvensi Jenewa 3 1949, Pasal 50 protokol tambahan I juga mengadopsi peraturan dari pasal 43 protokol tambahan I 1977.Isi dari pasal 4 seperti yang telah dijelaskan bahwa terdapat berbagai persyaratan untuk menjadi kombatan dalam medan perang seperti tergabung secara legal kedalam satuan angkatan bersenjata lengkap dengan tanda pengenalnya. Sedangkan PMC AS yang terlibat melakukan pembunuhan kepada warga sipil Irak tidak dimasukkan kedalam kombatan karena sesuai dengan tujuan Pemerintah AS yang mengurangi penggunaan militer nasionalnya di medan perang. Kemudian untuk pasal 43 Protokol Tambahan I 1977 secara tegas mengatakan bahwa mereka yang berhak berperang adalah mereka yang tergolong angkatan bersenjata bukan lainnya.Selanjutnya untuk kasus penyiksaan tahanan di Abu Ghraib Irak yang dilakukan oleh pegawai CACI Inc, PMC tersebut melanggar Konvensi Jenewa III mengenai perlindungan tawanan perang pasal 13. Pasal tersebut mengatakan bahwa tawanan perang harus dilakukan dengan perikemanusiaan. Kemudian pada Konvensi Jenewa IV 1949 juga menyebutkan hal yang serupa yaitu pada pasal 31 tentang perlindungan sipil terhadap suatu penyiksaan dan pasal 32 tentang pemusnahan fisik. Perbedaan dari keduanya hanya berupa fokusnya, dimana Konvensi Jenewa III diberlakukan untuk kombatan yang aktif dalam medan perang. Sedangkan Konvensi Jenewa IV diberlakukan murni untuk sipil. Meksipun keduanya apabila tertangkap statusnya sama-sama menjadi tawanan perang. Pandangan Montreux Document Terhadap Pemerintah Amerika Serikat dan Private Military Amerika Serikat Dalam Perang IrakMontreux Documen merupakan perjanjian internasional yang digagas Pemerintah Swiss dan The International Committee of the Red Cross (ICRC) yang dibuat pada tanggal 17 September 2008 dan diratifikasi oleh 17 negara termasuk AS. Memang Montreux Documen bukan termasuk kajian dalam hukum humaniter. Akan tetapi melihat masih kurang jelasnya peraturan mengenai PMC dalam hukum humaniter yang lebih banyak berfokus pada pembahasan tentara bayaran, maka Montreux Document hadir seolah menjadi pelengkap atau pendukung dari hukum internasional dalam menegakkan aturan mengenai PMC.Menganalisa menggunakan Montreux Document menurut penulis sangatlah penting. Meskipun baru terbentuk di tahun 2008, sedangkan pelanggaran HAM yang telah disebutkan semuanya terjadi sebelum tahun tersebut. Akan tetapi Pemerintah AS yang tetap mempercayakan PMC nya di Irak sampai Perang Irak dinyatakan berakhir di tahun 2011 perlu untuk dikaji lebih lanjut dalam Montreux Document. Karena penggunaan personil PMC oleh Pemerintah AS jumlahnya cukup banyak. Pada tahun 2007 misalnya, penggunaan personil PMC oleh Pemerintah AS di Irak apabila ditotal jumlahnya mencapai 163.591. Terlebih masih banyak juga kasus pelanggaran HAM oleh PMC AS di Irak terbengkalai begitu saja. Montreux Document juga tidak hanya membahas mengenai status dari PMC saja melainkan juga negara penyewannya.Montreux Document bukanlah cabang hukum lain yang mengatur tentang perang atau saingan dari hukum humaniter, akan tetapi Montreux Document dibuat untuk menjadi pelangkap bagi hukum humaniter terkhusus dalam pembahasan PMC.Misalnya apabila PMC dalam hukum humaniter masuk dalam kategori sipil menurut Pasal 50 Protokol tambahan I 1977, maka dalam Montreux Document masuk dalam nomor 26 yang dijelaskan secara ringkas dan padat. PMC juga harus menggunakan senjata api dengan mempertimbangkan banyak hal tidak langsung boleh menggunakannya. Tapi faktnya dilapangan PMC AS tidak menghiraukan aturan yang ada. Hal tersebut tentu berlawanan dari Montreux Document pasal 43A, yaitu menggunakan kekuatan dan senjata api hanya jika diperlukan untuk membela diri atau membela orang ketiga.Untuk tugas dari CACI Inc di Irak yang sebagai interogator dalam Montreux Document dapat dimasukkan kedalam kategori penjaga tawanan perang. CACI Inc juga dapat disalahkan dalam Montreux Document, karena dinilai telah menghilangkan hak asasi manusia dari tawanan tersebut dengan menyiksanya, yang mana tertuang dalam Montreux Document nomer 22 yang isinya PMC wajib mematuhi hukum humaniter ataupun hukum asasi manusia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa apa yang dilakukan CACI Inc jelas melanggar Konvensi Jenewa III mengenai perlakuan tawanan perang dan Konvensi Jenewa IV mengenai perlindungan orang sipil pada masa perang.Pada Montreux Document tidak hanya menjelaskan mengenai status dari keberadaan PMC di medan konflik. Akan tetapi juga menggambarkan tanggung jawab negara penyewa PMC tersebut. Pada Montreux Document nomor 27 bagian I juga dijelaskan bahwa adanya tanggung jawab dari atasan personel PMC. Para atasan tersebut juga harus bertanggung jawab apa yang dilakukan oleh personilnya. Entah itu pejabat pemerintah, komandan militer ataupun manajer dari PMC itu sendiri.KESIMPULAN DAN SARANKesimpulanHasil dari penelitian ini adalah telah ditemukan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh PMC AS. Pelanggaran HAM berat yang dimaksud adalah seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya yaitu PMC AS tersebut menyiksa dan bahkan membunuh warga sipil Irak atau dengan kata lain PMC tersebut menyiksa warga sipil pada masa perang. PMC yang terlibat dalam perang Irak memiliki hubungan politik yang baik dengan Pemerintah AS. Saling membutuhkan diantaranya membuat hubungan keduanya cukup harmonis. Pemerintah AS membutuhkan PMC untuk membantu menjaga keamanan di Irak sedangkan PMC mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut. Perlu digaris bawahi dalam penelitian ini bahwa actor utama dari penggunaan PMC kedalam Perang Irak ini tetaplah Pemerintah AS atau state. Karena tanpa adanya kebijakan dari negara maka praktis PMC tidak akan mendapatkan kontrak atau terlibat dalam pusaran konflik tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Montreux Document yaitu regulasi mengenai penggunaan PMC, yang mana banyak berbicara mengenai tanggung jawab negara penyewa.Pada saat Perang Irak terdapat lebih dari satu PMC yang melakukan pelanggaran HAM. Perusahaan tersebut adalah Blackwater, Dyncorp, Triple Canopy dan CACI Inc. Ketiga perusahaan PMC yaitu Blackwater, Dyncorp dan Triple Canopy telah melakukan pembunuhan terhadap warga sipil Irak sedangkan CACI Inc melakukan penyiksaan tahanan di Penjara Abu Ghraib, Irak. Blackwater menjadi PMC yang paling banyak melakukan kekerasan kepada warga sipil Irak dari keempat PMC AS yang telah disebutkan.SaranPenggunaan PMC pada saat Perang Irak memang menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Pelanggaran HAM menjadi isu yang menarik untuk dikaji karena tidak hanya melihat tugas atau misi dari yang diberikan oleh Pemerintah AS untuk beberapa perusahaan PMC nya, melainkan juga kinerja PMC tersebut yang banyak melakukan kesalahan fatal. Namun pada Penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan karena hanya terbatas pada beberapa PMC asal AS saja. Sehingga para akademisi yang tertarik untuk melanjutkan penelitian terkait Pelanggaran HAM PMC di Irak disarankan bisa meneliti lebih banyak lagi perusahaan PMC yang melakukan pelanggaran HAM di Irak tidak hanya PMC yang berasal dari AS sajaDAFTAR PUSTAKAAbdu Zudma, Farraz. Kebijakan Amerika Serikat Dalam Mengirim PMC (Private Military Company) ke Irak pada tahun 2001. Jom FISIP. Vol 4 No. 2. Abu Ghraib Lawsuits Against CACI,Titan (Now L-3). Business & Human Right Resource Centre. Diakses dalam (12/02/2019, 19:00 WIB)Akbar, Aulia. Blackwater Putuskan Ganti Nama. Okezone News. Diakses dalam (16/04/2018, 17:15 WIB)Alabarda, Yusuf & Lisoweic, Rafal, 2007, The Private Military Firms- Historical Evolution and Industry Analysis. Tesis. California: Naval Postgraduate School diakses dalam Alam PM, Dwisyahrul. Status Hukum Perushaan Tentara Bayaran Dan Jasa Keamanan Serta Hak dan Kewajiban Negara Pengguna Jasa Menurut Hukum Humaniter. Universitas Hasanudin, Diakses dalam Amelie, Siska. Dick Cheney, CEO yang Hobi Bohong dan Punya Anak Lesbi, Liputan 6. 26 September 2013. Diakses dalam Ardhiansyah, Agis. Status Hukum Private Military Company Bedasarkan Hukum Humaniter Internasional. Arena Hukum. Vol. 7. No. 1. Malang: Universitas Brawijaya. Arungbudoyo, Wikanto. Kiprah Slobodan Milosevic. Oke News. 12 Februari 2018. Diakses dalam (06/02/2019, 20:30 WIB)Associated Press. Iraq officials: Contractor Shot Dead Taxi Driver. NBC News. 13 November 2007. Diakses dalam Association of the United States Army Official Website. Diakses dalam (09/02/2019, 11:00 WIB)Asyhad, Habib. Kisah Tragis Tentara Bayaran AS yang Terbunuh di Fallujah Irak. Intisari Online. 27 Agustus 2017. Diakses dalam Aulia Akbar. Blackwater Putuskan Ganti Nama. Okezone News. Diakses dalam Bach, James. CACI Little Known UK Acquisition Reshaping Company ‘s International Business. Washington Business Journal. 2 Mei 2016. Diakses dalam (08:00 WIB)Bauer, Patricia. Betsy Devos: American Stateswoman. Ensyclopedia Britanica, 4 Januari 2019. Diakses dalam (08/02/2019, 20:30 WIB)Beaumont, Peter. Abu Ghraib Abuse Firms Are Rewarded. Guardian. 16 Januari 2005. Diakses dalam (12/02/2019, 10:00 WIB)Beckhusen, Robert. A Decade Later , Contractor Pays Out Millions for Iraq Prisioner Abuse, Wired, 01 September 2013, diakses dalam (12/02/2019, 15:00 WIB)Bergner, Daniel. The Other Army. The New York Time. 14 Agustus 2005. Diakses dalam Bigwood, Jeremy. Dyncorp in Colombia: Outsourcing theDark War. Corpwatch. 23 Mei 2001. Diakses dalam (07/02/2019. 13:00 WIB)Blackwater Incindent: What happened. BBC. 8 Desember 2008. Diakses dalam (11/02/2019, 07:25 WIB)Bloomberg. Diakses dalam Boline, Ronald. Former Iraq Security Contractors Say Firm Bought Black Market Weapon. Swapped Booze for Rockets, Ground Report. 21 September 2009. Diakses dalam (11/02/2019, 15:00 WIB)Brinkley, Joel. The Struggle for Iraq. 19 Mei 2004. Diakses dalam (12/02/2019, 11:30 WIB)Brown, Emma. Sued U.S. Defense Contractor in Iraq. Washington Post. 24 September 2010. Diakses dalam 11/02/2019, 18:30 WIB)Budiarjo, Miriam, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka UtamaBulgarian Helicopter Shot Down in Iraq. Al Jazeera, 22 April 2005. Diakses dalam (10/02/2019, 18:30 WIB)Business & Human Rights Resource Centre. Diakses dalam CACI inc Official Website. Diakses dalam (06/02/2019, 15:00 WIB)Cain, Aine. Inside The Marriage of Controversial Billionaires Betsy Devos and Amy Way Heir Dick Devos. Business Insider Diakses dalam Ceruzi, Paul. Oral History of Dan R.Bannister, Computer History Museum. 2009. hal 3. diakses dalam Chamsy, El-Ojeili, and Patrick Hayden. 2006. Critical Theories of Globalization. New York: Polgrave MacMillanChatterjee, Pratap & A.C Thompson. Private Contractors and Torture at Abu Ghraib, Iraq. Corpwatch. 7 Mei 2004, Diakses dalam (12/02/2019, 09:30 WIB)Chatterjee, Pratap. Blackwater USA. Corpwatch, 1 Januari 1999. Diakses dalam (11/02/2019, 07:00 WIB)Company Overview of CACI Limited. Bloomberg. Diakses dalam (09:00 WIB)Company Overview of Dyncorp International LLC. Bloomberg. Diakses dalam (06/02/2019, 10:00 WIB)Company Overview of Voxer. LLC. Bloomberg. Diakses dalam (09/02/2019, 07:30 WIB) Ovierview of Triple Canopy. Bloomberg. Diakses dalam (16/04/2018, 19:50 WIB)Company-. Diakses dalam Constellis Holding Inc Official Website. Diakses dalam Constellis. Diakses dalam (17/04/2018, 15:20 WIB)D. Hartung, William. The Military-Industrial Complex Revisited: Shifting Patterns of Military Contracting in the Post-9/11 Period. Diakses dalam Dan, Robert. Trial of Four Blackwater Security Guards Hinges on Belief, not Reality, of a Threat. The Guardian. 6 September 2014. Diakses dalam (11/02/2019, 10:00 WIB)Dan, Robert. US Jury Convicts Blackwater Guards in 2007 Killing of Iraqi Civilians. Guardian News. 23 Oktober 2014. Diakses dalam (11/02/2019, 07:45 WIB)Danial. Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Konflik Bersenjata Modern. Media Hukum. Vol 23, No 2, Serang: Universitas Sultan. Diakses dalam Daniel R. Bannister Notice. . 17 Maret 2011. Diakses dalam (08/02/2019, 22:00 WIB)Davis, Jon.Which Operations Have Profited the Most From America’s Wars in Iraq and Afghanistan?, Quora. 25 April 2014. Diakses dalam Debusmann, Bern. The Price of an Iraqi life, Reuters. 17 Oktober 2007. Diakses dalam (10/02/2019, 19:30 WIB)Diandra, Geraldy. Peran dan Status Private Military Companies Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. Diponegor Law Jurnal. Vol 6, No 1, Semarang: Universitas Diponegoro. Diakses dalam (14/02/2019, 19:00 WIB)Dick Cheney Fast Fact. CNN. 04 Februari 2019. Diakes dalam Drutman, Lee & Cray,Charlie. Cheney, Halliburton and the Spoils of War. Corpwatch, 4 April 2003, diakses dalam (08/02/2019, 11:30 WIB)Dumlupinar, Nihat. 2010. Regulation of Private Military Companies In Iraq. Tesis. California:Naval PostGraduate School. Dunne, J Paul and Elisabeth Sk?ns. The Military Industrial Complex. Diakses dalam Dyncorp International Annual Report. Diakses dalam (06/02/2019, 09:00 WIB)Dyncorp International LLC Official Website. Diakses dalam (06/02/2019, 07:00)DynCorp International LLC. Diakses dalamDyncorp Lawsuits. Business & Human Right Centre, diakses dalam (07/02/2019, 18:00 WIB)Effendi, Delfian. 2013. Motivasi Amerika Serikat Dalam Pengiriman Pasukan Academi LLC ke Irak 2011. Skripsi. Malang: Jurusan Hubungan Internasional. Universitas Muhammadiyah Malang. Esra, Andika. Perlindungan Terhadap Korban Perang Dalam Perspektif Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Hukum Humaniter dan HAM. Lex Crimen, Vol 5, No 7, Manado: Universitas Sam Ratulangi. Diakses dalam (15/02/2019, 12:00 WIB)Fainaru, Steve. A Chaotic Day on Baghdad Airport Road. Washington Post. 15 April 2007. Diakses dalam (11/02/2019, 19:10 WIB)Fainaru. Hired Guns Are Wild Cards in Iraq War. Common Dreams. 16 April 2007. Diakses dalam 11/02/2019, 20:00 WIB)Firman, Tony. Etnis dan Agama Dalam Konflik Serbia dan Kosovo. Tirto Id. 23 Januari 2017. Diakses dalam (06/02/2019, 21:00 WIB)Fletcher, Dan.Former Blackwater CEO Erick Prince. Time Inc. Diakses dalam (05/02/2019, 16:15 WIB)Flintoff, Corey. Blackwater and Security Regulations. NPR. 14 Desember 2007. Diakses dalam (07/02/2019, 08:00 WIB)Frontier Service Group Official Webstie. Diakses dalam Funding Universe. Diakses dalam Georgetown University Official Website. Diakses dalam Girard, Richard. Halliburton Corporate Profile. Polaris Insititute Researcher. hal 16. Diakses dalam Giustozzi, Antonio. The Privatizing of War and Security in Afghanistan. The Economic of Peace and Securtiy Journal. Vol, 2 No, 1. Diakses dalam (07/02/2019, 19:00 WIB)Hakim, Abdul, Penerapan Hukum Internasional Dalam Kasus Pelanggaran Hak AsasI Manusia Berat di Indonesia, Jurnal Hukum Internasional, Vol 1, No 4, Diakses dalam (16/01/2019, 19.00 WIB)Halliburton Official Website, diakses dalam (02/02/2019, 17:00 WIB)Halliburton Watch. Diakses dalam Halliburton. Diakses dalam (15/04/2018, 17:00 WIB)Harden, Marina. Blackwater USA: The Success and Failures of the Worlds Most Powerful Mercenary Army in the War on Terror. Pepperdine Policy . Vol 9 No 3 . Diakses dalam Helicopter Crash in Iraq kills 11, Including 6 Americans. The New York Times. 21 April 2005. Diakses dalam Hilal, Maha. Abu Ghraib: The Legacy of Torture in the War on Terror. Al Jazeera 1 Oktober 2017. Diakses dalam (12/02/2019, 09:00 WIB)ICRC Document. The Montreux Document on Private Military and Security Companies. Diakses dalam (15/02/2019, 20:30 WIB)Indrawan, Jerry. Konsep Keikutsertaan Langsung dalam Permusuhan dan Prinsip Pembedaan dalam Konflik Bersenjata. Jurnal Hubungan Internasional. vol 4, No 2, Jakarta:Universitas Paramadina. Diakses dalam Isenberg, David. The Good. The bad, and The Unknown: PMC in Iraq. Bonn International Center for Conversion (BICC). Diakses dalam (09/02/2019, 06:00 WIB)Isenberg, David. There They Go Again: Dyncorp In Iraq. Diakses dalam (18/04/2018, 14:00 WIB)Isenberg, David. There They Go Again: Dyncorp In Iraq. Diakses dalam (18/04/2018, 14:00 WIB)Jack London (Businessman). Revoly. Diakses dalam Jackman, Tom. U.S Contractor Fired on Iraqi Vehicles for Sport, Suit Alleges. Washington Post. 17 November 2006. Diakses dalam James Vicini. Blackwater denies making illegal weapons exports. Reuters. 23 September 2007. Diakses dalam (10/02/2019, 06:00 WIB)Jonesti,Putri. Kebijakan Indonesia Abstain Dalam Arms Trade Treaty Tahun 2013. Jom Fisip. Vol 3, No 2. Riau: Universitas Riau. Diakses dalam (14/02/2019, 09:00 WIB)Justia Trademark. CACI Ever Vigilant. Diakses dalam Kalsang, Thinley. Halliburton American Company, Encyclopedia Britanica Inc. diakses dalam (05/02/2019,15:00 WIB)Keyes, Charley. Firm To Take Over Blackwater/ xe’s Iraq Contract. CNN. Diakses dalam (18/04/2018, 19:30 WIB)Keyes, Charley. Firm To Take Over Blackwater/ xe’s Iraq Contract. CNN. 1 April 2009. Diakses dalam (18/04/2018, 19:30 WIB)Kiblat. Diakses dalam (17/04/2018, 20:00 WIB)Koeninger, Kevin. EX-Marine Says Pulitzer Winner Defamed Him. Courthouse news.19 October 2011. Diakses dalam (11/02/2019, 21:00 WIB)Komnas HAM Official Website. Diakses dalam Kurniawan, Putra. Diberlakukannya UN Guiding Principles on Business & Human Right dan Keterkaitannya dengan Keberadaan Privatie Military Securities Companies AS. Jurnal Analisis Hubungan Internasional. Vol . 4. No. 1. Macaluso, Nora. Intelligence Work Fuels CACI;S Growth. Washington Technology. 11 Mei 2006. Diakses dalam Mahfud. Pengaturan Humaniter Tentang Persenjataan Perang yang Diperkenankan Untuk Dapat Dipergunakan oleh Para Pihak yang Terlibat Dalam Suatu Konflik Bersenjata. Diakses dalam (13/02/2019, 18:00 WIB)Maki, Alan. Climate Change And The Military-Industrial Complex. Canadian Dimension. Diakses dalam Marshal, Andrew Gavin. KBR: A Halliburton Subsidary. Global Research, 5 Maret 2008. Diakes dalam (06/02/2019, 18:30 WIB)Miguel. Penggunaan Jasa Perusahaan Militer Dan Keamanan Swasta (Private Military And Security Company) Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional. Lex Crimen. Vol 6. no 2. Manado: Universitas Sam Ratulangi. Hal. 68. Military Industrial Complex. Encyclopedia of Science, Technology, and Ethics. Diakses dalam Miller, T. Christian. 2007, Blood Money. Jakarta Selatan: Ufuk PressMuawal, Akhmad. Kebijakan Luar Negeri AS Turut Memicu Genosida di Rwanda. Tirto Id. 15 September 2017, Diakses dalam (06/02/2019, 19:00 WIB)Muawal, Akhmad. Tragedi Pembunuhan Muslim di Sbrenica. Tirto Id. 11 Juli 2018. Diakses dalam (06/02/2019, 20:15WIB)Muflichin, Achmad 2013. Penggunaan PMC (Private Military Company) Dalam Invansi Amerika Serikat ke Irak Pada Tahun 2003. Skripsi. Malang: Jurusan Hubungan Internasional. Universitas Muhammadiyah Malang. Neff, Josep. Blackwater Manager Blamed for 2004 Massacre in Fallujah. The News & Obsever. 08 July 2007. Diakses dalam Netcentive. Crunchbase. Diakses dalam Newton, Creede. Erick Prince and the Us Foreign Meddling Investigation. Aljazeera. 6 April 2018. Diakses dalam (08/02/2019, 16:00 WIB)Oklohama Hall Of Fame, diakses dalam (03/02/2019, 07:30 WIB)Operation Support Hope. Revolvy. Diakses dalam Payne, Darwin. Halliburton Company. Texas State Historical Association. Diakses dalam (05/02/2019, 15:30 WIB)Philip, Peter. Private Military Companies in Service to the Transnational Capitalis Class. Censored 2016. Diakses dalam (12/02/2019, 07:00 WIB)Pickrell, Ryan. Blackwater Founder Erick Prince is Pushing to Private America’s Costly War in Afghanistan. Business Insider. 17 Agustus 2018. Diakses dalam (08/02/2019, 18:30 WIB)Poisuo, Pauli. 10 Frightening Facts About Private Military Companies. Listverse. Diakses dalam Powers, Shawn. The Information Industrial Complex. Central European University. Diakses dalam Prigmore, Nathan. Erik Prince. Hilssdale College. Diakses dalam Private Security Contractors at War (Ending The Culture of Impunity). Human Right First. 2008. Diakses dalam 10/02/2019, 10:45 WIBProfil: Charles L. Sheppard III . History Commons. Diakses dalam (11/02/2019, 17:00 WIB)Purwono, Andi dan Ahmad Saifuddin Zuhri, Peran Nuklir Korea Utara Sebagai Instrumen Diplomasi Politik Internasional. Jurnal Ilmu Politik Hubunga Internasional. Vol. 7 no. 2. hal 1. Rahmawati, Restu. Analisa Politik Keberadaan PMC Academi dalam Konflik Amerika Serikat dan Iraq Tahun 2004-2007. Global Insight Journal. Vol 01. No. 02.Rakyat Kolombia Menentang Perjanjian Damai Dengan FARC. BBC. 3 Oktober 2016. Diakses dalam Report of United States Department of State and the Broadcasting Board og Govenors Office of Inspector General. Performance Evaluation of the Triple Canopy Contract for Personal Protective Service in Jerusalem. Diakses dalam (07/02/2019, 21:00 WIB)Rome Statute of the International Criminal Court Article 5, diakses dalam (16/01/2019, 20.00 WIB)Ronaldo Joseph Branco, Porong. Pemberian Sanksi Terhadap Tentara Bayaran Yang ikut Serta Dalam Sengketa Bersenjaa di Tinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. Lex Crimen. Vol. VI No. 6. hal. 42. Scahill,Jeremy. 2007. The Rise of The World ‘s Most Powerful Mercenary Army. New York: Nation BookScarborough, Rowan. Trump Ally Erik Prince: Obama Put Me Under Illegal Domestic Surveillance, The Washington Times, 6 Desember 2017. Diakses dalam (08/02/2019, 20:00 WIB)Schahill, Jeremy. US Security Companies Offer Service in Haiti. Diakses dalam (08/02/2019, 07:00 WIB)Scherer, Micahel& Benjamin, Mark. “Big Steve” and Abu Ghraib. Salon. 31 Maret 2006. Diakses dalam (12/02/2019, 09:30 WIB)Security Degree Hub, diakses dalam (16/04/2018, 19:00 WIB)Security Degree Hub. Diakses dalam (16/04/2018, 19:00 WIB)Security Guards Kill Iraqi Driver. BBC. 12 November 2007. Diakses dalam (11/02/2019, 11:00 WIB)Sefriani. Status Hukum Kontraktor Private Military And Private Security Companies Dalam Hukum Humaniter Internasional. Yustisia. Vol 5. No 1. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. hal. 100. Shifter, Michael. Plan Colombia: A Restropective. America Quarterly. 2012. Diakses dalam (07/02/2019, 12:00 WIB)Siegel, Jacob. The Real Winnerof The Afghan War is This Shady Military Contractor, The Daily Beast. 24 Mei 2014. Diakses dalam (08/02/2019, 23:00 WIB)Singer, Peter W. Peter W. Singer on Child Soldiers Private Soldiers and Robot Soldiers. Theory TalksSizemore, Bill. Families of Dead Blackwater Contractors Seattle Suit. U.S Military News. 6 Januari 2012. Diakses dalam Skripsi, Tesis, dan Disertasi:Sugiono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. AlfabetaSumargono. Irak setelah Jatuhnya Rezim Saddam Hussein Tahun 2003-2005. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Diakses dalam Sumber Buku:Sumber Internet: Artikel & Jurnal Ilmiah:Tavernise, Sabrina & Browley, Graham. Iraq to Review All Security Contractors. The New York Times. 18 September 2007. Diakses dalam (10/02/2019, 20:00 WIB)Tengkingunduz, Alican. Are Private Military Contractors any Different from Mercenaries?. TRTworld. 16 October 2018. Diakses dalam (13/02/2019, 08:30 WIB)Tony Robson. Bosnia The United Nations, Humasn Traffiking, and Prostitution. World Socialist Website. Diakses dalam Triple Canopy Security Jobs. Diakses dalam (07/02/2019, 22:00 WIB)Triple Canopy. Diakses dalam Triple Canopy. Sourcewatch. Diakses dalam (07/02/2019, 20:00 WIB) , Erick. Reckoning day: EX –U.S, Guards Face Sentencing in Iraq War Case. The Lewiston Tribune. 13 April 2015. Diakses dalam Uchitelle, Louis. The U.S. Still Leans on the Military-Industrial Complex. The New York Times. Diakses dalam Unger, Mike. How Jack London built CACI Into a Billion Dollar Defense Contracting Behemoth. Smart CEO. Diakses dalam (09/02/2019, 12:00 WIB)US Contractor Kills Iraq Cab Driver. Aljazeera. 13 November 2007. Diakses dalam Schulman, Daniel. Another Embassy Guard Scandal?. Mother Jones, 26 Maret 2010. Diakses dalam (11/02/2019, 14:30)02/2019, 13:00 WIB)Voxer LLC. Crunchbase. Diakses dalam War Resister’s International. Diakses dalam Waxer, Caroline. Blackwater Got a New Scandal. Business Insider, 14 November 2008. Diakses dalam (10/02/2019, 04:00 WIB)Waxman, Henry A. Private Military Contractor in Iraq: An Examination of Blackwater’s Actions in Fallujah. Unites States House of Representatives. September 2007. Diakses dalam Weber, Rachel N. Military-industrial complex, Encyclop?dia Britannica, Inc. Diakses dalam Wilkie, Christina. Abu Ghraib Torture Victims Orderedto Pay U.S. Contractors Legal Fees. The Red Phoenix. 16 September 2013 Diakses dalam (12/02/2019, 11:00 WIB)Wilujeng, Sri Rahayu. Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis. Diakses dalam Zachary Roth. Sources: Blackwater Used Dog Food Bags To Hide Weapons. TPM. 14 November 2008. Diakses dalam ................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download