KEMENTERIAN LUAR NEGERI - Ministry of Foreign Affairs

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONEISA

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KEMENTERIAN LUAR NEGERI

2021

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2021

I. Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Luar Negeri

Kebijakan hubungan luar negeri RI merupakan pengejawantahan dari tujuan nasional Indonesia yakni memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam melaksanakan kebijakan luar negeri tersebut, Indonesia menghadapi lingkungan yang berubah, baik di tataran internasional, regional maupun nasional. Perubahan tersebut membawa serta sejumlah tantangan yang semakin besar dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah nyata untuk menyikapinya.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi.

Dalam rangka pelaksanaan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Direktur Informasi dan Media, melalui Keputusan Menteri Luar Negeri (KEPMENLU) Nomor 20/B/KP/III/2011/01 tanggal 28 Maret 2011 serta dipertegas lagi dalam Peraturan Menteri Luar Negeri (PERMENLU) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI, secara ex-officio telah ditetapkan sebagai Pejabat dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Luar Negeri.

Selanjutnya, melalui Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 27/B/DM/VI/2021/01 tahun 2021 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, kedudukan Direktur Informasi dan Media menjadi

- 1 -

PPID Utama Kemlu dan Kepala Perwakilan RI menjadi PPID Perwakilan RI, didukung oleh 18 (delapan belas) Tim PID yang ada. Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di Kemlu, terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, yaitu 1. SOP Pelayanan Informasi Publik Kementerian Luar Negeri dalam Wadah PPID; 2. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik dalam wadah PPID; 3. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik; 4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik; 5. SOP Pengujian tentang Konsekuensi; 6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik; 7. SOP Pendokumentasian Informasi Dikecualikan. II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Luar Negeri Tujuan pembentukan PPID adalah menjamin terlaksananya sistem pengelolaan dan pelayananan informasi publik secara cepat, akurat, transparan, dan akuntabel serta mudah diakses, baik di tingkat Pusat maupun di setiap Perwakilan RI sebagai Badan Publik sesuai amanat UU KIP. Untuk mempermudah masyarakat mendapatkan Informasi Publik yang diharapkannya, sejak tahun 2015 PPID Kementerian Luar Negeri telah memiliki ruangan (desk Pelayanan Informasi Publik), berlokasi di samping Ruang Palapa, yang didukung 2 (dua) orang staf teknis (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/PPNPN).

Foto: Desk PPID Kemlu - 2 -

Foto: Homepage e-PPID Kemlu

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan dengan menyediakannya melalui website e-PPID maupun situs portal Kemlu yaitu . Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Peraturan KIP tentang Standar Layanan Informasi Publik).

Selain mengakses melalui website, pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui email: pelayanan.ppid@kemlu.go.id dan telepon: 021-3441508. Sejak Pandemi Covid 19, permohonan dan pelayanan informasi publik lebih banyak dilakukan melalui melalui aplikasi layanan informasi publik berbasis website e-PPID.

Pelayanan informasi publik oleh Kemlu tidak hanya terbatas pada Layanan PPID. Kemlu juga memanfaatkan keberadaan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan melalui akun-akun resmi Perwakilan RI di luar negeri.

Kemlu juga berinovasi melalui Podcast Diplomacy Talk di kanal YouTube MoFAIndonesia untuk menyampaikan topik-topik menarik terkait diplomasi Indonesia. Selain itu Kemlu juga mendeminasikan informasi kepada publik melalui pelaksanaan Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM), Press Briefing Menlu dan Juru Bicara Kemlu, Media Gathering, dan Dialog "30 Minutes Around The World" di Instagram Kemlu.

Kemlu memiliki Juru Bicara Kemlu yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri, yakni Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik yang salah satu tugas fungsinya mengemban tugas sebagai tenaga humas pemerintah untuk menyampaikan Informasi

- 3 -

kepada publik melalui press briefing terkait isu-isu khusus. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik juga menjabat sebagai Atasan PPID.

Kemlu secara kontinyu terus menyampaikan informasi mengenai kinerja dan kebijakan luar negeri RI, baik data maupun dokumentasi, yang dapat diakses di website, media sosial, serta aplikasi antara lain: Portal Website Kemlu, Portal Peduli WNI, Aplikasi Safe Travel, Aplikasi Legalisasi Dokumen, Portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemlu, dan Virtual Tour Museum KAA.

A. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik PPID Kemlu Tahun

Selama periode tahun Januari-Desember 2021, PPID Kemlu telah menerima sebanyak 61 jumlah pemohon informasi publik (individu), dengan 67 jumlah permintaan informasi publik. Adapun 10 permohonan ditolak adalah dengan alasan data/informasi yang diminta tersedia di Badan Publik lain.

No. Bulan

1. Januari 2. Februari 3. Maret 4. April 5. Mei

6. Juni 7. Juli 8. Agustus 9. September

10. Oktober 11. November

Jumlah Pemohon Informasi

Publik

Jumlah Permintaan Informasi

Publik

Dipenuhi

Ditolak

2

2

2

0

1

1

1

0

1

1

1

0

4

4

4

0

4

4

3

1

6

6

6

0

4

7

7

0

2

4

4

0

3

3

2

1

6

6

6

0

9

10

6

4

- 4 -

Dalam proses

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

Waktu (hari kerja)

Alasan Penolakan

17 -

17 -

17 -

17 -

17 Data/informasi tersedia di Badan Publik lain

17 -

17 -

17 -

17 Data/informasi tersedia di Badan Publik lain

17 -

17 Data/informasi tersedia di Badan Publik

 ................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download