KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI



PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIANOMOR 3 TAHUN 2020TENTANGKELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap sifat, jenis, dan beban kerja jabatan pimpinan tinggi, administrasi, dan fungsional di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dilakukan penyesuaian kelas jabatan;bahwa permohonan penyesuaian kelas jabatan, telah diajukan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor: B-148/MPP-PA/Roum/OT.01/XI/2018 tanggal 27 November 2018 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat nomor: B/338/M.SM.04.00/2020 tanggal 16 Maret 2020;bahwa pengaturan tentang kelas jabatan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penetapan Peringkat Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penetapan Peringkat Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 379) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022); MEMUTUSKAN:Menetapkan:PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.Pasal 1Kelas jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai yang meskipun berbeda dalam jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam tingkat kesulitan dan tanggung jawab, serta tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.Pasal 2Kelas jabatan digunakan sebagai dasar:pembayaran gaji; danpemberian tunjangan kinerja.Pasal 3Menetapkan penggolongan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.Pasal 4Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia.Pasal 5Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penetapan Peringkat Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1213);Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penetapan Peringkat Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 45); danPeraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penetapan Peringkat Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 852),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Pasal 6Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATIDiundangkan di Jakartapada tanggal DIREKTUR JENDERALPERATURAN PERUNDANG-UNDANGANKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,WIDODO EKATJAHJANABERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR LAMPIRANPERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIANOMOR 3 TAHUN 2020TENTANGKELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKNOJABATANPERINGKAT JABATANNAMA JABATANEselon I17Sekretaris Kementerian16DeputiStaf Ahli 14Staf KhususEselon II15Inspektur14Asisten DeputiSekretaris DeputiKepala BiroEselon III13-12Kepala BidangKepala Bagian11-Eselon IV10-9Kepala SubbidangKepala SubbagianFungsional14Analis Kebijakan Utama13Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli UtamaPenyuluh Hukum Ahli UtamaPenerjemah UtamaPranata Komputer UtamaPerencana UtamaPustakawan UtamaArsiparis UtamaAuditor Utama12Analis Kebijakan MadyaAnalis Pengelola Keuangan APBN Ahli MadyaAnalis Anggaran Ahli Madya11Perencana MadyaPenerjemah MadyaStatistisi MadyaPranata Komputer MadyaPerancang Peraturan Perundang-undangan Ahli MadyaPenyuluh Hukum Ahli MadyaPustakawan MadyaPranata Hubungan Masyarakat MadyaPsikolog Klinis MadyaPekerja Sosial MadyaAnalis Kepegawaian MadyaAuditor Kepegawaian MadyaArsiparis MadyaPengelola Barang dan Jasa Pemerintah MadyaAuditor Madya10Analis Anggaran Ahli MudaAnalis Kebijakan MudaAnalis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda9Perencana MudaPenerjemah MudaStatistisi MudaPranata Komputer MudaPerancang Peraturan Perundang-undangan Ahli MudaPenyuluh Hukum Ahli MudaPustakawan MudaPranata Hubungan Masyarakat MudaPsikolog Klinis MudaPekerja Sosial MudaAnalis Kepegawaian MudaAuditor Kepegawaian MudaPerawat Muda Arsiparis MudaPengelola Barang dan Jasa Pemerintah MudaAuditor MudaDokter PertamaDokter Gigi PertamaPranata Keuangan APBN PenyeliaPenata Laksana Barang Penyelia8Perencana PertamaAnalis Anggaran Ahli PertamaAnalis Kebijakan PertamaPenerjemah PertamaStatistisi PertamaPranata Komputer PertamaPerancang Peraturan Perundang-undangan Ahli PertamaPenyuluh Hukum Ahli PertamaPranata Hubungan Masyarakat PertamaPustakawan PertamaPekerja Sosial PertamaPsikolog Klinis PertamaAnalis Kepegawaian PertamaAuditor Kepegawaian PertamaPerawat PertamaAnalis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli PertamaArsiparis PertamaPengelola Barang dan Jasa Pemerintah PertamaAuditor PertamaPranata Komputer PenyeliaPustakawan PenyeliaAnalis Kepegawaian PenyeliaArsiparis PenyeliaPerawat PenyeliaPerawat Gigi PenyeliaAuditor PenyeliaPranata Keuangan APBN MahirPenata Laksana Barang Mahir7Pranata Komputer Pelaksana LanjutanPustakawan Pelaksana LanjutanAnalis Kepegawaian Pelaksana LanjutanArsiparis Pelaksana LanjutanPerawat Pelaksana LanjutanPerawat Gigi Pelaksana LanjutanAuditor Pelaksana LanjutanPranata Keuangan APBN TerampilPelaksana7Analis Rencana Program dan KegiatanAnalis Perencanaan AnggaranAnalis Kerja SamaAnalis Hubungan Antar LembagaAnalis Monitoring Evaluasi dan PelaporanAnalis Data dan InformasiAnalis Sistem Informasi dan JaringanPerancang GrafisPenyusun Rancangan Perundang-undanganAnalis Hukum Analis Advokasi HukumAnalis Produk HukumPenyusun Bahan Informasi dan PublikasiPenyusun Berita dan Pendapat UmumAnalis BeritaAnalis PublikasiKonselorAnalis Pengaduan MasyarakatKomediatorAnalis Hasil Pengawasan dan Pengaduan MasyarakatAnalis Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia AparaturAnalis Perencanaan Sumber Daya Manusia AparaturAnalis KinerjaAnalis Pengembangan KompetensiAnalis Kerjasama DiklatAnalis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia AparaturAnalis KeuanganPenata KeuanganBendaharaAnalis Laporan KeuanganPranata Laporan KeuanganPenyusun Naskah Rapat PimpinanPenyusun Rencana Pengadaan Sarana dan PrasaranaAnalis OrganisasiAnalis JabatanAnalis Tata LaksanaPenyusun Norma, Standar, Prosedur dan KriteriaAnalis Integrasi Proses BisnisAnalis PengawasanPenata Laporan KeuanganAnalis Pemberdayaan Perempuan dan AnakAnalis Perlindungan PerempuanAnalis Pemberdayaan Masyarakat dan KelembagaanFungsional6Pranata Komputer PelaksanaPustakawan PelaksanaArsiparis PelaksanaPerawat PelaksanaPerawat Gigi PelaksanaAuditor PelaksanaPenata Laksana Barang TerampilPelaksana6Pengelola Administrasi PemerintahanPengelola Sistem dan JaringanPengelola Dokumen dan Informasi HukumPengelola Dokumentasi Penata LiputanPengelola PerpustakaanPranata AcaraPengelola Perjalanan DinasPetugas ProtokolPengelola Media Center dan Kemitraan MediaPengelola Pengaduan PublikPengelola Data Laporan dan PengaduanPengelola Sistem Informasi Manajemen KepegawaianPengelola KepegawaianPengelola GajiPengelola KeuanganVerifikator KeuanganPengelola Database Surat Perintah MembayarVerifikator Data Laporan KeuanganPengelola Surat SekretarisPranata Barang dan JasaPengelola Layanan Pengadaan secara ElektronikPengelola Barang Milik NegaraPengelola Bangunan GedungPengelola KendaraanPengelola Sarana dan Prasarana KantorPengelola Rumah TanggaPengelola Sarana dan PrasaranaPengelola PemantauanFungsional5Pranata Komputer Pelaksana PemulaPerawat Pelaksana PemulaPerawat Gigi Pelaksana PemulaPelaksana5Pengadministrasi UmumPengadministrasi Analisis dan Kemitraan MediaPengadministrasi KeuanganPengadministrasi PersuratanPengemudi VIP4-3-2-1-MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download