IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM …



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL DI RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNGPIANGNASKAH PUBLIKASIOLEHHELDA KARIMANIM. 120563201078PROGRAM STUDI ILMU ADMINSTRASI NEGARAFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKUNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJITANJUNGPINANG2017ABSTRAKImplementasi kebijakan pemerintah mengenai imigran ilegal bertujuan untuk melindungi keamanan nasional. Imigran ilegal itu sendiri adalah warga negara yang masuk ke kawasaan indonesia tanpa dokumen lengkap. Imigran sendiri dikategorikan dalam dua macam yaitu Imigran reguler dan iregular. Dimana seharusnya dalam pelaksanaan kebijakan perlakuan dalam hukum mereka dibedakan. Tetapi dalam kenyataannya mereka disamaratakan dalam perlakuan hukum di rumah Detensi Imigrasi. Dengan metode peneliti kualitatif. Instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri.serta teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang. Bertujuan agar mengetahui pelaksaan kebijakan mengenai imigran ilegal di Tanjungpinang. Dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, Peneliti menganalisis kebijakan ini kurang efektif karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang imigrasi tidak terfokus pada pengungsi dan pencari suaka , mereka di samaratakan dengan menyemaratkan dengan imigran ilegal.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Imigran IlegalLATAR BELAKANGPada era globalisasi seperti sekarang ini, masalah imigran ilegal telah menjadi sebuah masalah yang sangat kompleks dan rumit. Masuknya imigran ilegal yang singgah di Indonesia merupakan sebuah ancaman yang memiliki resiko cukup tinggi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan, Indonesia memiliki potensi sebagai wilayah singgah imigran gelap karena letak geografisnya yang berada pada posisi strategis. Kondisi geografis yang demikian, menjadikan Indonesia memiliki peluang yang terbuka lebar bagi persinggahan para imigr an ilegal. Masuknya pengaruh negara lain melalui bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Indonesia dapat membuat perubahan dalam kondisi masyarakatnya. Secara tidak langsung, hal ini akan berpengaruh pada perubahan kestabilan negara. Meskipun demikian, secara intensif Indonesia terus memperbaiki kebijakan maritimnya yang berdampak pada stabilitas dan keamanan di kawasan perairan Indonesia. Di dalam pergaulan internasional telah berkembang hukum baru yang diwujudkan dalam bentuk konvensi internasional, negara Republik Indonesia menjadi salah satu negara peserta yang telah menandatangani konvensi tersebut, antara lain Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melawan Kejahatan Transnasional yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebabkan peranan instansi Keimigrasian menjadi semakin penting karena konvensi tersebut telah mewajibkan negara peserta untuk mengadopsi dan melaksanakan konvensi tersebut. Penentuan status dilakukan oleh UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees ) Komisi Tinggi PBB bidang Pengungsi, yang memakan waktu yang lama. Akibatnya ketika ada sekelompok orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia mereka dikategorikan sebagai imigran ilegal yang melakukan pelanggaran administrasi imigrasi sebagaimana?UU No.6 Tahun 2011?tentang Keimigrasian. Akhirnya kelompok orang asing itu di kelompokan menjadi satu dan ditempatkan di Rudenim dan dikenakan tindakan keimigrasian dalam bentuk penahanan selama jangka waktu minimal 10 tahun di rumah detensi imigrasi. Imigran ilegal dibagi menjadi dua macam yaitu:Minimnya perlindungan HAM terhadap pencari suaka dan pengungsi dikarenakan pemerintah cenderung mengkriminalkan mereka dengan menyamaratakan sebagai imigran ilegal. Rumah Detensi Imigrasi?atau yang disingkat dengan rudenim adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar Undang-Undang Imigrasi. Pengungsi dan pencari suaka ini adalah masalah internasional. Tapi karena Indonesia menjadi tempat singgah maka masalah itu menjadi persoalan dalam negeri, Besarnya dampak Imigran Ilegal di Indonesia ini merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian. Dengan demikian perlu diadakan suatu kajian terhadap masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan lintas negara yang melanda Indonesia, khususnya masalah yang ada di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungping. Hal ini kemudian yang dianggap penting oleh penulis untuk dikaji sehingga penulis mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah DalamPenanganan Imigran Ilegal di Rumah Detensi Imigrasi Pusat” .LANDASAN TEORIDefenisi KebijakanRobert Eyestone mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefenisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungan”. Kemudian Carl friedrich memandang bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Selanjutnya Anderson mengemukakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. (Budi Winarno, 2012: 20-21).Ada enam variable, menurut Van Metter dan Van horn dalam Leo Agustino (2014:139), yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah:“Ukuran dan Tujuan Kebijakan Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilan jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. Sumber Daya Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumnberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Karakteristik Agen Pelaksana, Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting banyak di pengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya, misalnya implementasi tindaklaku manusia manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah prilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama.Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menetukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan. Sikap/Kecendrungan (Disposition) Para Pelaksana, Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknnya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan “dari atas” (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keiK,,,nginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivistas Pelaksana, Koordinasimerupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya.Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik, Hal terakhir yang perlu juga diperhatiakan guna menilai kinerja implementasi publik dalam prespektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi sosial lingkungan eksternal”.Implementasi KebijakanSebagaimana diungkapkan oleh Lester dan Stewart (2000) dalam Solahuddin Kusumanegara (2010 : 97), Implementasi adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. Kalimat tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa implementasi lebih bermakna non politik, yaitu adminstratif. James Anderson (1979) menyatakan bahwa implementasi kebijakan/program merupakn bagian dari administrative process (proses adminstrasi).Jejaring Kebijakan (Policy Network)Rhodes yang dikutip dalam Howlett dan Ramesh (1995 : 127), menyatakan bahwa“Interaksi antara sejumlah departemen dan organisasi pemerintah dengan organisasi masyarakat merupakan policy network yang bersifat instrumental dalam proses kebijakan publik. Kekuatan policy network atau jejaring kebijakan tergantung pada tingkat integrasi, kemapanan, keanggotaan, sumber daya dan hubungan baik antara jejaring kebijakan dengan publik” Policy network disebut oleh Carlsson (2000 : 502) sebagai pendekatan network. Jejaringan kebijakan didiskripsikan sebagai aktor-aktor , hubungan di antara mereka dan batas-batasnya. Aktor adalah mereka yang terlibat dalam suatu kebijakan, baik dari organisasi publik maupun privat. Hubungan diantara aktor dilayani melalui komunikasi, infomasi, kepercayaan dan sumber kebijakan lainnya.TAHAP-TAHAP KEBIJAKANPara pejabat yang dipilih dan di angkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumusan kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak di sentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu di tunda untuk waktu yang lama.Tahap Formulasi KebijakanMasalah yang telah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinsikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Pada tahap ini masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.Tahap adopsi kebijakanDari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengaN dukungan dari mayoritas legislatif, konsesus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.Tahap Implementasi KebijakanSuatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak di implementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecah masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan adminstrasi maupun agen-agen pemerintah di tingakat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit adminstrasi yang memobilitaskan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan di tentang oleh pelaksana. Tahap Evaluasi KebijakanPada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.Metode dan Alat Pengumpulan DataObservasi Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pengumpulan data dengan observasi terus terang atau tersamar yaitu peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktifitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan (Sugiyono, 2012:66).a. Wawancara Esterberg (2002), mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. (Sugiyono, 2012:72)DokumentasiDokumentasi adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokmumentasi yang terdiri dari buku-buku atau catatan harian, kliping, dokumen pemerintah, atau swasta, data diserver atau flasdisk dan data yang tersimpan di website dan lainya (Bungin.2009:122). Penelusuran data online Penelusuran data online adalah tata cara melakukan penelusuran data melalu media online seperti internet atau media jaringan lainya yang menyediakan fasilitas online, sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data-data online yang berupa data maupun informasi teori, secepat dan semudah mungkin dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis (Bungin, 2009:125). TEKNIK ANALISA DATAMiles dan Huberman (Sugiyono, 2011:246) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah analisis tersebut yaitu : Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari cacatan tertulis di lapangan, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam suatu pola Penyajian data, sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Menarik kesimpulan/verifikasi, yaitu sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh, kemungkinan akan menjawab dari rumusan masalah penelitian, yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten. IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANDalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2014:139),1. Analisis Ukuran dan Tujuan Kebijakan.Untuk dimensi pertama yang dikemukakan oleh Vanr Horn dan Varn Matter dimaksud adalah Ukuran dan Tujuan Kebijakan Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilan jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan dalam hal ini pemerintah masih memiliki bebrapa peraturan kebijakan, namun tidak adanya kebijakan yang berfokus kepada pengungsi dalam hal ini yaitu Rudenim adalah sebagai tempat penampungan orang asing atau imigran ilegal reguler (ilegal fising) dan irreguler (pengungsi dan pencari suaka). 2. Analisis Sumber daya.Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi diluar sumberdaya manusia. Sumberdaya lainnya yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dan melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan public.3. Analisis Karakteristik Agen Pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik.Dalam hal ini selain peran rudenim pusat tanjungpinang dalam penanganan masuknya imigran ilegal ini banyak berbagai instansi juga terlibat dalam hal ini. Karena, didalam peraturan yang terdapat pada bab I pasal pertama yang berbunyi: “fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahtraan masyarakat.” Jadi setelah penangkapan dari beberapa badan yang membantu maka selanjutnya pihak imigrasi lah yang menangani para imigran ilegal. Begitu lah status dan fungsi keimigrasian.4. Analisis Sikap /kecendrungan para pelaksana.Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknnya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan “dari atas” (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.5. Analisis Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.Analisis Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.Menurut bapak/ibu bagaimana komunikasi yang terjalin antar organisasi dalam mewujudkan apa yang menjadi tujuan serta sasaran kebijakan?“Menurut bapak Irwanto untuk para pelaksana kebijakan ini belum ada kendala, hanya kendala ini dirasakan apabila berkomunikasi dengan para pengungsi.,kita bahas apa dia bahasa apa, kadang suka nggak nyambung”Dalam dimensi ini yang dimaksud Van metter dan Van Horn adalah koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya. Jadi kerjasama antara para pelaksana kebijakan masih berjalan dengan baik dan dikatgorikan baik. Hanya saja yang menjadi kendala adalah komunikasi untuk para pnerima kbijakan trsebut, yaitu imigran. Karena, para pengungsi yang dari luar menggunakan bahasa darah dan sangat sedikit menggunakan bahasa internasional.Analisis Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.Hal terakhir yang perlu juga diperhatiakan guna menilai kinerja implementasi publik dalam prespektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi sosial lingkungan eksternal. Disini sangat jelas peran indonesia dalam penanganan imigran tidak terlalu dominan, Pendanaan dan fasilitas untuk imigran ilegal pengungsi dan pencar suaka (irregurrmigrant) adalah dari BPP yang ditangani oleh IOM (fasilitas dan pendanaan) dan UNHCR (penetapan status pengungsi) sehingga Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik di indonesia tidak terlalu berpengaruh dalam penanganan imigran ilegal ini. Jadi, dalam hal lingkungan ekonomi, masih belum ada pengaruh besar karean untuk para deteni yang melakukan pembiayaan dan pendanaan itu berasal dari IOM. Bukan dari para pngungsi itu sendiri. Dan untuk lingkungan sosial dan politik sudah tercapai dalam mewujudkan kebijakan ini, yaitu keamanan nasional. Dengan ditahannya para pengungsi ini mengurangi ancaman pecahnya pertahanan yang dimiliki indonesia serta menunjukkan bahwa indonesia adalah negara hukum.V .PENUTUPKesimpulanKebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Imigran Ilegal di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang sudah berjalan namun belum maksimal, ini telihat dari penanganan yang dilakukan masih banyak kekosongan jabatan pada jabatan struktural dilihat dari kondisi dan luas bangunan yang mencapai 4046 M2 , terdiri atas 3 lantai dan memiliki 16 blok sel biasa, dan ditambah 6 sel isolasi dan dengan daya tampung ideal 400-500 orang deteni namun hingga saat ini hanya memiliki tenaga pengaman berjumlah 35.Masih kurangnya fasilitas untuk perempuan dan anak-anak sehingga mereka harus di tempatkan berpisah dari keluarganya (ayah), karena bangunan Rudenim hanya dikhususkan untuk laki-laki, dan tidak adanya fasilitas untuk beribadah sesuai agama masing-masing sehingga mereka harus keluar saat ingin melakukan ibadah.Lambatnya pihak UNHCR memberikan status pengungsi (reefuge ) sehingga sering terjadi over kapasitas di Rudenim Pusat Tanjungpinang, sehingga mereka sering melakukan demo di dalam rudenim, dan sebagian dari mereka yang mengalami gangguan jiwa yang harus di tempatkan di ruang isolasi karena terlalu lama disini tanpa ada kejelasan untuk dipindahkan ke negara ketiga.SaranPerlunya peningkatan kualitas SDM dalam hal pemahaman dan peningkatan pengetahuan disegala bidangUntuk menciptakan keamanan rumah detensi imigrasi pusat tanjungpinang yang kondusif, aman, terkendali, perlu dipenuhi segala sarana dan prasarana pendukung kebutuhan deteni. Selain itu juga perlu dibangun fasilitas bagi deteni berupa sarana mesjid agar dalam hal pelaksanaan ibadah deteni lebih tertib dan nyaman dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti unjuk rasa, mogok makan, keributan/perkelahian, hingga pelarian. Guna mencegah terjadinya unjuk rasa deteni, hendaknya pemindahan deteni refugee (pengungsi) dari Rudenim ke community house dialokasikan berdasarkan kuota secara proporsional, misalnya Rudenim pusat berjumlah 150 orang hendaknya diberikan kuota 3x lebih banyak dari rudenim lain yang berjumlah lebih sedikit. Dan sehubung dengan banyaknya deteni yang berstatus refugee (pengungsi), baik di rudenim pusat maupun di rudenim lainnya, sebaiknya agar rudenim bersama IOM mencari daerah baru agar dibangun community housing baru.DAFTAR PUSTAKABuku : Arikunto Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian. Jakarta: PT Rineka CiptaBungi Burhan. 2009?,metodologi penelitian kuantitatif komunikasi ekonomi dan kebijakan publik serta ilmu ilmu sosial lainnya. Penerbit media group.Moleong, Lexy, 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.Subarsono, analisis kebijakan: konsep teori dan aplikasi, Penerbit, pustaka pelajar, yogyakarta Suharto, Edi. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta.Sugiyono. 2011.?Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D. Jakarta: Alfabeta.Sugiyono. 2012. MemahamiPenelitianKualitatif. Bandung: Alfabeta.Winarno budi (2012), kebijakan publik (teori,proses, dan studi kasus). Penerbit C A P SDokumen Lain :Ardianti (2015) “Kebijakan Australia Dalam Menangani Imigran Ilegal Dibawah Kepemimpinan Perdana Menteri Tony Abbott Tahun 2013” Jurusan Ilmu Hubungan InternasionalGhifar abu (2014) “penyelundupan imigran oleh warga negara indonesia ditinjau dari konvensi palerm tahun 2000 dan protoko lpenyelundupan migran tahun 2004” Bagian hukum internasional Fakultas hukum Universitas hasanuddin Makassar.Gunawan Satria (2013), “upaya penanganan imigran ilegal di indonesia” jurusan ilmu hubungan internasional Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas jember.Imran farina Irna (2014), “peranan dalam menangani masalah lalu lintas imgran gelap australia” jurusan ilmu hubungan internasiona Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas hasanuddin MakassarSuwitri sri. 2011, jaringan kebijakan publik : kerangka baru penyelenggaraan pemerintah, penerbit badan penerbit Universitas Diponegoro.UU No 6 tahun 2011 Republik indonesia tentang keimigrasian. Mempengaruhi-Migrasi/ (diakses 23 januari 2015) (diakses 23 januari 2015) kebijakan/ (di akses 12 april 2016) (diakses 23 januari 2016) (diakses 23 januari) ( Mei 2016). d2934af411. (diakses tanggal 1 mei 2016).. (Di akses tanggal 14 agustus 2916). (Diakses tanggal 14 agustus 2916) (di akses tanggal 27 september 2016). (diakses tanggal 27 september 2016) . (diakses tanggal 27 september 2016) ................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download